Terkait Pemotongan SILTAP Perangkat Gampoeng, APDESI Aceh Timur angkat bicara

𝘼𝙋𝘿𝙀𝙎𝙄 𝘼𝘾𝙀𝙃 𝙏𝙄𝙈𝙐𝙍 𝘽𝙀𝙍𝙎𝙄𝙆𝘼𝙋 𝙏𝙀𝙍𝙆𝘼𝙄𝙏 𝙋𝙀𝙈𝙊𝙏𝙊𝙉𝙂𝘼𝙉 𝙎𝙄𝙇𝙏𝘼𝙋 𝙋𝙀𝙍𝘼𝙉𝙂𝙆𝘼𝙏 𝙂𝘼𝙈𝙋𝙊𝙉𝙂

Dampak dari Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Timur, sepertinya berdampak serius kepada Pemerintah gampong khususnya pada SILTAP Perangkat Gampong 2021 dan ini berpeluang juga akan terjadi di tahun anggaran berikutnya. " Pemda Aceh Timur nampaknya lebih berhasrat memotong jerih payah atau uang keringat Perangkat Gampong yaitu gaji dari pada mengorbankan program lain atau proyek-proyek lain".

Dalam hal ini Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur telah bertemu SEKDA sebanyak dua kali dan hasilnya tetap berhasrat untuk memangkas SILTAP Perangkat Gampong tanpa ada solusi lain yang lebih menyentuh kepentingan Perangkat gampong. Kondisi ini sangat berbalik, padahal sekitar kurang lebih 40% RPJM Daerah Pemerintahan Gampong yang realisasi.

Yang membuat lebih ironinya lagi adalah, PEMDA Aceh Timur terkesan tutup mata melihat beban kerja perangkat gampong selama Covid19 ini, dulu Pemerintah gampong  memiliki tekanan dalam soal BLT, ditambah lagi penyelesaian tidak rangkap jabatan dan yang baru ini adalah persoalan Vaksinasi, apakah PEMDA Aceh Timur Tidak melihat itu?!. "Kami tidak berharap penghargaan dari PEMDA Aceh Timur, minimal gaji atau upah Perangkat jangan dipotong karena itu adalah hak perangkat yang diatur dengan peraturan, itu saja sudah cukup bagi Perangkat Gampong".

Oleh karena itu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur pada hari Jum'at (29/10) telah mengambil sikap advokasi untuk memperjuangkan yang menjadi Hak Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur dengan menyurati DPRK Aceh Timur untuk beraudiensi dan mencari titik temu sebelum aksi damai terbuka dengan melibatkan seluruh Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh timur sebanyak 514 gampong turun ke Pusat Pemerintahan untuk menyampaikan dan memperjuangkan Hak Perangkat Gampong.

Redaksi