TIM KEMENKO KEMARITIMAN TINJAU PELABUHAN KUALA LANGSA

HabaAtjeh, Kota Langsa - Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia meninjau Pelabuhan Kuala Langsa, Kamis, 21/2 sore.

Peninjauan itu dilakukan terkait permohonan izin ekspor impor di pelabuhan Kuala Langsa ini.

Kemenko Bidang Kemaritiman yang diutus Presiden RI, Joko Widodo ini terdiri dari Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Bidang Kemaritiman, Rusli Rahim, Kepala Bidang Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Dhodik Christanto Dwi Saputro, S.Pi., ME, dan Kepala Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat pada Asdep Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Hendra Syahputra, DESS.

Kedatangan utusan Presiden RI ini disambut langsung Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE didampingi Asisten I, Suryatno AP MSP, Kepala dishub, Samsul Bahri SE, Kadis PUPR, Said Mahdum ST, Sekretaris Bappeda, Mahmuddin ST, dan lainnya.

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik, Rusli Rahim, mengatakan, kunjungan pihaknya ke Pelabuhan Kuala Langsa ini terkait dan menindaklanjuti surat Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, kepada Presiden Jokowi.

Surat Wali Kota ini berisi tentang permasalahan dan hambatan investasi pembangunan yang dialami di Kota Langsa, khususnya terkait izin impor di Pelabuhan Kuala Langsa.

"Surat Wali Kota kepada Presiden ini direspon, dan ditugaskan kepada kami lah dari Kemenkomaritim salah satunya untuk melakukan tindak lajut. Dalam rangka itulah kami turun ke lapangan hari ini (kemarin-red)," ujarnya.

Rusli Rahim menambahkan, pihaknya berharap akan ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat nantinya, setelah dilakukan peninjauan lapangan ini (ke Pelabuhan Kuala Langsa).

Kemudian melihat kondisi Pelabuhan Kuala Langsa ini, secara infrastruktur sekilas ini namun pihaknya belum melihat kondisi kontrukstur bawah pelabuhan, memungkinkan untuk dilakukanb dan ditingkatkan kegiatan bongkar di Pelabuhan Kuala Langsa tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, kepada tim Kemenko Bidang Kemaritiman, melaporkan bahwa dahulu Pelabuhan Kuala Langsa ini hidup, sebelum dikeluarkannya Peraturan Kementan dan Kemendag, dan saat itu Pelabuhan Kuala ini mampu menyerap tenaga kerja ribuan orang.

"Sekarang aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa ini mati, terpaksa mereka warga khususnya di pesisir, menebang pohon bakau karena tidak ada pekerjaan lain. Lihat ini pak, semua fasilitas yang ada di pelabuhan terbengkalai," jelasnya.

Usman abdullah, berharap kunjungan tim Kemenko Bidang Kemaritiman ini bukan hanya sebagai kunjungan seremoni saja, tetapi lebih dari itu akan memberikan hasil khususnya untuk bisa diaktifkannya aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa ini.

"Saya tidak berharap banyak dengan Pemerintah Pusat, kami hanya meminta dan sangat berharap Pelabuhan Kuala Langsa ini dapat izin agar dapat diaktifkan kembali," pinta Wali Kota.

Kepada tim, Wali Kota, memperlihatkan fasilitas pelabuhan seperti gudang-gudang barang yang layak, area parkir kapal, dan lain sebagainya yang telah ada setelah sejak lama dibangun dengan menggunakan APBN, APBD.

Namun menurutnya, fasiltas yang telah ada di Pelabuhan Kuala Langsa ini sia-sia, karena hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan, terkait adanya pembatasan izin impor maupun ekspor dengan adanya regulasi dari Menteri Perdagangan maupun Menteri pertanian.(Syeh)