Biro Perekonomian Setda Aceh Gelar Rakor di Kota Langsa

Kota Langsa, HabaAtjeh - Biro Perekonomian Setda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi Energi Bersubsidi yang dilaksanakan di aula hotel Harmoni Kota Langsa, Selasa (19/3) pagi.

Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Amirullah,  SE,  M. Si, Ak dalam laporannya mengatakan, Rakor itu nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Kementerian ESDM, Pertamina, PLN dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. 

Dikatakannya, Rakor ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka memberikan informosi mengenai energi bersubsidi, juga menjadi forum untuk memetakan permasalahan dan mencari solusi. 

Tujuan Rakor adalah untuk memantau pola rantai distribusi elpiji 3 Kg dan BBM subsidi di Aceh. Selain itu juga untuk menginventarisir permasalahan distribusi energi subsidi dengan melahirkan rekomendasi untuk pihak terkait. 

Peserta diikuti dari Bappeda Aceh, Dinas energi, kelautan, dinas sosial, dinas perdagangan, unsur polres, unsur agen gas elpiji, unsur Pertamina dan PLN. 

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kota Langsa Junaidi, S. KM, M. Kes mengatakan, persoalan distribusi energi bersubsidi, khususnya Elpiji 3 Kg sarat dengan masalah. Beberapa persoalan yang sering muncul di Kota Langsa dan di kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Pihaknya memantau melalui laporan langsung masyarakat, media cetak, elektorik, maupun media sosial antara lain sering terjadinya kekosongan suplai, distribusi yang tidak tepat sasaran dan harga eceran yang harus dibayar masyarakat lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.  

Dikatakannya, Pemerintah melalui PT Pertamina memang telah memperbanyak jumlah SPBE di seluruh Indonesia, namun demikian persoalan distribusi energi bersubsidi ini juga belum dapat terselesaikan secara tuntas.

“Kami masih sering menerima keluhan masyarakat terkait stok elpiji 3 Kg yang susah dicari di pasaran. Saat ada droping dari SPBE ke distributor resmi, biasanya dalam waktu yang singkat langsung habis,”ujarnya.

Lanjutnya, Masyarakat sering kecele, sampai di pangkalan sudah kehabisan barang dan terpaksa membeli dari toko/warung dengan harga yang sangat jauh di atas HET. 

Disamping itu, lanjut Junaidi, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya pembeli gas elpiji bersubsidi dari kelas menengah ke atas atau pelaku usaha yang seharusnya tidak memakai gas elpiji 3 Kg bersubsidi. 

Dirinya berharap, dengan adanya rapat koordinasi ini dapat terpetakan persoalannya secara detail dan dirumuskan berbagai alternatif pemecahan masalahnya terkait distribusi energi bersubsidi di provinsi Aceh ini.   

Ditempat yang sama, Staf ahli Gubernur bidang perkenomian, pembangunan dan keuangan Ir. Syukri, ST, M. MT mengucapkan terima kasih kepada Pemko Langsa yang bersedia menjadi tuan rumah pada acera ini. 

Pihaknya juga memberikan penghargaan kepada Kementerian ESDM, Pertamina dan PLN yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara ini. 

Dikatakannya, distribusi energi subsidi sering mendapakan permasalahan di setiap daerah, melalui forum ini diharapkan dapat melahirkan solussinya, karena energi subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Elpiji 3 kg saat dikonversi dari minyak tanah mendapatkan resiatensi dari masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu elpiji 3 Kg menjadi pilihan masyarakat, bahkan orang yang memakai baju dinas juga membeli elpiji 3 Kg, sehingga elpiji menjadi langka.

“Kita berharap kepada pemerintah pusat agar dapat membuat skema pendistribusian sehingga tepat sasaran,”demikian katanya.(Syeh)